Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) atau Pawaslu (Panitia Pengawas Pemilu) melaporkan jumlah pelanggaran parpol pada saat berkampanye mencapai 2.126 kasus, dari 2.126 kasus pelanggaran terdapat 6 urutan teratas parpol yang paling banyak melakukan pelanggaran, urutan 6 besar itu diisi oleh parpol-parpol besar, yakni:
1. Golkar 158 kasus
2. PDIP 119 kasus
3. Demokrat 115 kasus
4. PKS 96 kasus
5. Gerindra 89 kasus
6. PKB 89 kasus
Adapun pelanggaran-pelanggaran yang terjadi mencakup pelanggaran administratif sebanyak 207 kasus, pidana 548 kasus, dan yang lainnya 1.371 kasus.
Untuk pelanggaran administratif, jenisnya adalah:
1. Melebihi batas waktu yang telah ditentukan 89 kasus.
2. Perubahan jenis, bentuk dan jurkam tanpa ada pemberitahuan ke
kepolisisan 57 kasus.
3. Konvoi pelanggaran rute 33 kasus.
4. Tidak melaporkan tempat, waktu dan jumlah peserta kampanye ke
kepolisisan 16 kasus.
Untuk pelanggaran pidana, jenisnya adalah:
1. Keterlibatan anak-anak 372 kasus.
2. penggunaan fasilitas negara 68 kasus.
3. Kampanye di luar jadwal 51 kasus.
4. Money Politic 42 kasus.
5. Penghinaan kepada peserta kampanye lain 10 kasus.
Sedangkan sisanya adalah pelanggaran jenis lain, sebagai contoh yakni pelanggaran lalu lintas.
Sebagai rakyat yang awam akan sistem perpolitikan di Indonesia apa yang bisa kita harapkan dari para elite-elite politik jika berhasil menduduki kursi-kursi empuk di parlemen ataupun yang akan menjadi no.1 nanti dinegara ini? adakah perbaikan signifikan dari setiap aspek-aspek dan elemen-elemen penting bagi kehidupan seluruh rakyat Indonesia, jika para elite-elite tersebut saat pra pemilu sudah banyak yang melakukan pelanggaran-pelanggaran yang tidak mengindahkan sebuah sistem peraturan kampanye dan pemilu yang sudah dibuat? ada lelucon konyol yang sering saya dengar, “peraturan dibuat ya untuk dilanggar, kalau tidak ada peraturan ya ga mungkin ada pelanggaran”, hahahaha…..
Jika nanti para elite-elite politik itu berhasil menggapai mimpinya untuk menjadi yang tertinggi, lalu kemudian membuat sebuah peraturan-peraturan ataupun undang-undang baru untuk setiap elemen masyarakat, dan kemudian peraturan-peraturan dan undang-undang tersebut dilanggar oleh rakyat, seharusnya hal tersebut tidak menjadi masalah bagi rakyat dan jangan dibuat masalah untuk rakyat….lah wong pada saat belum menjadi yang teratas saja banyak melanggar peraturan, jadi semestinya introspeksi diri kita masing-masing dulu, sudah benarkah apa yang kita lakukan, sudah sesuai kah dengan kemaslahatan umat?
Saat para elite-elite politik banyak melakukan pelanggaran, apakah sadar atau tidakkah yang mereka lakukan? apa mereka tidak peduli apa yang mereka lakukan? jika memang iya, bagaimana untuk kedepannya nanti, apakah mereka juga akan peduli kepada rakyat?
Bagi rakyat yang awam akan sistem perpolitikan di tanah air, seluruh rakyat hanya menginginkan dan berharap pada sebuah sistem demokrasi yang selalu mengutamakan penghidupan yang layak, tentram dan sejahtera, yakni semua yang ada di bumi Indonesia hanya dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.
Wallahu a’lam

Iklan